LOWONGAN CPNS

Kantor Calon Pembantu Khalifah bidang Administrasi dan Kepegawaian

Surat no : 03/03/1924 tentang lowongan CPNS (PNS)

Diumumkan Kepada Segenap Rakyat Indonesia dan seluruh dunia bahwa kami membuka selebar lebarnya lowongan untuk menjadi CPNS (calon Pembasmi Negara Sekuler). Menimbang dan melihat bahwa fakta negara kita yang digambarkan sbb

:

1.Kemiskinan Dan Pemiskinan Struktural

• Selama tahun 2007, kondisi kesejahteraan rakyat secara umum masih memprihatinkan. Jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, dan tidak mengalami perubahan secara signifikan meski berbagai usaha telah dilakukan. Malah menurut BPS, jumlah rakyat miskin di tahun 2006 meningkat menjadi 39,05 juta orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 juta orang. Di tahun 2007, meski pemerintah melalui BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia selama periode bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007, tapi Bank Dunia menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia tetap di atas 100 juta orang atau 42,6%. Ini didasarkan pada perhitungan penduduk yang hidup dengan penghasilan di bawah USD 2/hari/orang, dari jumlah penduduk Indonesia 232,9 juta orang pada 2007 dan 236,4 juta orang pada 2008.
• Sementara itu, bukannya mengoptimalkan pendapatan dari aset-aset milik negara dan menghentikan ekonomi ribawi, pemerintah malah berencana meningkatkan kembali utang negara. Terakhir terdengar ada usulan utang yang secara keseluruhan bernilai 35 milyar dollar. Bila benar, dipastikan utang itu akan makin menambah beban. Untuk tahun 2007 ini saja, cicilan dan bunga utang sudah lebih dari 30% besaran APBN, lebih besar dari anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pertahanan secara bersama-sama.
• Dari sisi pengeluaran, terdapat alokasi belanja yang sangat kontradiktif, di mana dana pajak yang dipungut dari masyarakat dengan susah payah, yang semestinya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, ternyata sebagian besar untuk membayar utang yang rata-rata tiap tahun sebesar 25-30 % dari total anggaran. Dalam APBN-P 2007, anggaran belanja subsidi BBM dan lainnya sebesar 105 trilyun, sedangkan pembayaran utang bunga Rp 83,5 trilyun dan cicilan pokok Rp 54,7 trilyun atau total sebesar Rp 138,2 trilyun. Jelaslah bahwa penyebab defisit APBN bukanlah besarnya subsidi melainkan utang yang sebagian besar hanya dinikmati oleh sekelompok kecil, yaitu konglomerat untuk kepentingan restrukturisasi perbankan

2.Perampokan Legal Formal

• Korupsi masih menjadi problem akut buat Indonesia. Korupsi telah merusak sendi-sendi utama kehidupan bernegara, di antaranya membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal. Demikian ganasnya korupsi di Indonesia, dana bantuan bencana dan bantuan untuk orang miskin, seperti raskin (beras untuk orang miskin), juga dikorup. Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lebih baik dari negara-negara benua Afrika, seperti Togo, Burundi, Etiopia, Republik Afrika Tengah, Zimbabwe, dan negara tetangga, Papua Nugini, yang juga bersama-sama Indonesia menempati urutan 130 dunia. Berarti, pemberantasan korupsi belum mencapai sasaran yang diinginkan.
• Korupsi di Indonesia disinyalir kian subur karena bertemunya kepentingan ekonomi dan politik para birokrat, pengurus partai politik, dan pemilik modal, sehingga terjadi negosiasi ekonomi untuk tercapainya tujuan politik. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk mencapai kedudukan politik diperlukan modal besar. Lobi-lobi politik yang bermuara pada kesepakatan ekonomi maupun jabatan politik adalah wajah lain dari tindak korupsi. Secara tegas koran Media Indonesia (08/06/07) menyebut bahwa Pilkada dengan calon dari partai hanya meloloskan calon yang punya uang.
• Penurunan IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia, membuktikan korupsi di Indonesia bersifat endemik, sistematik, dan menyebar luas (wide spread). IPK suatu negara meningkat bila ada konsistensi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun yang terjadi di Indonesia, adalah konsistensi terhadap inkonsistensi pemberantasan tindak pidana korupsi. Perilaku korup birokrat belum berubah, dan penanganannya juga belum membuahkan hasil signifikan.

3.Politik Kebangsatan

• Kusamnya perpolitikan Indonesia ditandai oleh menurunnya kepercayaan rakyat kepada seluruh lembaga baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Intinya, wakil rakyat dinilai tidak mencerminkan kehendak rakyat. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia tentang representasi aspirasi, menunjukkan ada kesenjangan yang cukup besar antara aspirasi pemilih dengan sikap dan tindakan partai politik. Sebanyak 65 % publik menyatakan bahwa partai politik tidak merepresentasi aspirasi mereka untuk berbagai isu publik. Hanya sekitar 35% aspirasi pemilih yang dipersepsikan terwakili oleh sikap dan perilaku tujuh partai politik besar. Rakyat menilai anggota legislatif tampak lebih mementingkan dirinya dan partainya daripada rakyat. Hal ini tercermin, di saat rakyat harus antri untuk mendapatkan minyak, kesulitan mendapatkan beras murah dan berbagai kesulitan hidup lainnya, anggota DPR malah membuang-buang uang untuk alasan studi banding, tuntutan tambahan uang representasi, renovasi rumah dan sebagainya.
  

4.Penjajahan Kasat Mata

• Sepanjang tahun 2007 ini kita merasakan derasnya arus intervensi asing, khususnya yang dilakukan oleh negara-negara adidaya seperti AS dan Inggris. Tentu itu semua bisa terjadi karena kita lemah dan mau diintervensi baik di lapangan ekonomi maupun politik. Di bidang politik di antaranya bertujuan untuk menjaga agar Indonesia tetap dikuasai oleh kekuatan politik yang sealiran dengan kepentingan AS.
  
• Pada Jumat 27 April 2007 pemerintah Indonesia telah menandatangani perundingan kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan Singapura. Perjanjian ini memberikan hak latih bagi militer Singapura di wilayah Indonesia yang membentang antara Pulau Natuna Besar dan Kepulauan Anambas. DCA pun segera menuai reaksi keras termasuk dari anggota DPR. Meskipun kemudian nasib DCA belum jelas, namun sikap pemerintah ini sungguh mengherankan. Sebab jelas DCA ini mengancam ketahanan nasional Indonesia
• Minyak Cepu dikangkangi Exxon, Emas tembaga pura dijarah Freeport, Newmont, Caltex, Chevron, Temasek, Shell dan para kapitalis lainya secara defacto menjajah kita

5. Perusakan Alam

• hingga saat ini dua negara besar yaitu China dan Amerika Serikat menolak meratifikasi protokol Kyoto. Namun isu yang saat ini beredar, bahwa sumber gas rumah kaca ini justru dikatakan berasal dari dunia Islam; yaitu akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali karena penolakan terhadap program Keluarga Berencana (KB). Padahal faktanya, selama ini AS adalah “juara” penghasil CO2, yaitu 39% dunia. Negara-negara G-8 (AS, Jepang, Jerman, Canada, Inggris, Perancis, Italia dan Rusia) total membuang CO2 68% dunia. Artinya, jumlah CO2 dari seluruh negara lainnya, termasuk Indonesia dan China kurang dari 32%. Negara-negara besar yang menjadikan dunia ini makin panas, tetapi mereka, khususnya AS, justru berlepas tangan. Pada satu sisi pemanasan global harus dikurangi, pada sisi lain kecongkakan dan ketidakadilan negara besar harus dihentikan.
• gerakan pelestarian hutan dan penanaman pohon terus digalakkan. Namun, hutan diserahkan kepada swasta. Penebangan hutan terus dilakukan. Ilegal logging pun tak kunjung selesai. Dalam 12 tahun saja (1991-2003), Indonesia sudah kehilangan 68 juta hektar hutan, atau sekitar 10 hektar per menit! Bayangkan, hutan seluas 15x lapangan bola lenyap setiap menit! Ini akibat sistem kapitalisme yang tidak mengenal hutan sebagai milik umum.

6. Pendidikan

• Pendidikan sedang dikapitalisasi dan diliberalisasi. Pembahasan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah selesai dan siap diujipublikan akhir 2007. Privatisasi pendidikan melalui BHMN/BHP membawa konsekuensi berupa pengelolalan lembaga/instansi pendidikan yang lebih otonom. Jika sebelumnya pengelolaan lembaga/instansi pendidikan khususnya negeri didominasi oleh pemerintah, maka dengan adanya privatisasi lembaga/instansi pendidikan memiliki kewenangan yang lebih dalam mengelola lembaganya.
• Anggaran pendidikan yang ditetapkan 20%, pada 2007 hanya Rp 90.10 triliun (11.8% dari APBN). Kini, peran pemerintah dalam pendidikan terus dikurangi, termasuk masalah dana. Konsekuensinya dana diambil dari masyarakat (SPP dan non-SPP). Sebagai contoh, ITB tahun 2007 butuh Rp 392 miliar, untuk itu diberlakukan SPP reguler 2006/2007 Rp 3.25 juta/semester; Sekolah Bisnis Manajemen dikenakan Rp 625.000,00/SKS. Fakultas Kedokteran salah satu PT di Jawa memungut Rp250 juta – 1 milyar. Kalau ini terus berlanjut maka orang miskin ’dilarang sekolah’. Kapitalisasi dan liberalisasi ini berlaku mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Kalaupun diterapkan subsidi silang, berapa banyak orang ‘kaya’ yang dapat menanggung? Bukankah ini sebuah diskriminasi? Prakteknya, tidak menunjukkan hal tersebut. Ketika dana dari pemerintah minim, kampus dijadikan alat untuk menghasilkan uang, atau dana berasal dari pinjaman asing. Akibatnya, terjadi ketergantungan dana pada pihak asing, khususnya Bank Dunia dan ADB. Hal ini menciptakan ‘penjajahan’ kurikulum, kultur, dan isi otak. Akibatnya, rakyat menjadi kuli di negerinya sendiri.

Memutuskan : melihat kenyataan diatas maka sistem busuk yang mengatur negara ini harus segera di enyahkan. Maka dengan segala kehormatan, kami membuka sebanyak banyaknya lowongan kepada anda untuk menjadi CPNS (calon Pembasmi Negara Sekuler) dengan Ketentuan dan Syarat Sbb:

1. Masih Hidup Dan Berakal
2. Meyakini Ideologi Islam
3. Faham Masalah dan Tahu Solusi
4. Punya Mulut dan Mau Berkoar
5. Manusia dari segala golongan proletar ataupun borjuis

Demikian Pengumuman kami, dan segera sebarkan.

TTD

Calon Pembantu Khalifah bid ADM

NB:Keterangan Lebih Lengkap Hubungi Partai Pembebasan Terdekat. Wassalam